Artikel Hukum Pidana

PENGENAAN SANKSI PIDANA PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Ada sebuah asas hukum yang berbunyi “No punist without representative” artinya pencantuman norma sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di parlemen, dalam hal ini persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk Undang-Undang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Peraturan Daerah Provisi, Kabupaten/Kota.

Baca selengkapnya disini

Jasa Skripsi Tesis Disertasi

Jurnal Sinta Internasional Scopus

Hubungi 085729587732 (wa)