Tesis Hukum : Prodi Ilmu Hukum



ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan penduduk dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang memunculkan masalah-masalah perkotaan salah satunya adalah meningkatnya volume sampah. Untuk menindaklanjuti hal ini kedudukan pemerintah sangat strategis guna membuat kebijakan berupa peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Kendati peraturan tersebut telah diatur oleh pemerintah kota Bengkulu, namun dalam implementasinya tidak seperti yang diharapkan.penelitian ini bersifat empiris dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Dari hasil penelitian maka diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tidak berlaku efektif. Faktor penghambat yang dihadapi antara lain sebagai berikut : aturan hukum, penegak hukum, sarana prasarana dan kesadaran masyarakat dan stakeholders pengelolaan sampah adapun upaya yang dilakukana agar Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 mampu meningkatkan pengelolaan sampah rumah tangga Kota Bengkulu adalah sebagai berikut: kemauan politik untuk melaksanakan peraturan daerah, pemerintah daerah harus segera membuat perwal, bagi aparat pelaksana perlu ditunjang dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta biaya yang cukup dan adanya gerakan yang dimotori oleh pembuat peraturan daerah untuk melaksanakan amanat daripada peraturan itu. 

Saran yang diajukan oleh peneliti kepada pemerintah kota Bengkulu adalah sebagai berikut : segera membuat perwal tentang pengelolaan sampah, segera merevisi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sesuai dengan Undan-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolan Sampah dan melakukan sosialisasi secara maksimal terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

Baca Selengkapnya Klik Disini



No comments:

Post a Comment