Dalam kehidupan kenegaraan modern, birokrasi semakin menjadi perangkat
sentral untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pada abad ke duapuluh satu ini
birokrasi menjadi demikian penting, dan masyarakat hanya akan mendapat pelayanan
publik secara memuaskan jika itu diselenggarakan melalui birokrasi modern. Oleh
karena keberadaan birokrasi yang demikian penting, maka peran birokrasi menjadi
sangat menentukan “hitam putihnya” kehidupan negara dan masyarakat. Apabila
birokrasi mempunyai kinerja yang baik, inovatif, kreatif dan produktif,maka akan
baiklah negara dan masyarakatnya. Sebaliknya, apabila birokrasi tidak baik dan tidak
produktif, maka juga akan menghancurkan negara. Dengan kata lain, peran birokrasi
dapat memiliki akibat ganda yang saling bertolak belakang bagi masyarakat. Di satu
sisi dapat menjadi lembaga yang sangat bermanfaat bagi masyarakat mencapai
tujuan-tujuan hidupnya, namun pada sisi lain birokrasi juga dapat menyengsarakan,
menindas, mengeksploitasi dan bahkan dapat mendorong masyarakat menuju
kehancuran.
Reformasi yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 membawa perubahan
yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini juga terjadi di
dalam birokrasi yang merupakan organisasi pemerintah dalam menjalankan tugastugas
pemerintahan dan pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat. Gerakan
reformasi menghendaki birokrasi memiliki netralitas politik, transparan, responsif,
dan akuntabel. Dengan tuntutan ini, otomatis birokrasi harus membangun frame dan
karakteristik baru dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat yang
dikehendaki rakyat. Namun harapan publik untuk melihat adanya perbaikan kualitas
pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil sering tidak
terwujud. Hal ini disebabkan stigma negatif yang melekat pada birokrasi pemerintah
sebagai suatu penyakit (bureau patology) yang diikuti dengan prosedur yang berbelitbelit,
lambatnya pelayanan, dan korupsi dengan beranekaragam bentuknya. Di
samping itu juga karena paradigma yang selalu melekat pada para birokrat selalu
cenderung menganggap sebagai abdi negara daripada sebagai abdi masyarakat.
Padahal idealnya bahwa, pemerintah pada hakikatnya memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk
melayani masyarakat.
Baca
Selengkapnya Klik Disini
Anda
Butuh Bantuan Pembuatan Skripsi?Tesis?Disertasi? (Semua Jurusan?) atau Tugas
Perkuliahan yang lain? Hub: 085729587732
No comments:
Post a Comment