Rangkuman Khusus
Analisis konflik ini berfokus pada dinamika konflik dan
masalah-masalah yang terjadi pada periode paska
Otsus (Otonomi khusus) sesudah tahun 2001, di Papua.
Kekayaan sosial, budaya dan sumber alam di Papua
bertolak belakang dengan tingkat keamanan manusia.
Papua telah sejak lama memiliki keluhan-keluhan sejak
berintegrasinya dengan Negara Indonesia mulai dari
perbedaan persepsi mengenai sejarah integrasi ke dalam
Negara Indonesia, keterbelakangan yang terus terjadi
dan kompleksitas rasa rendah diri yang diwarnai dengan
pelanggaran hak asasi manusia yang merusak harkat
martabat orang asli Papua. Kelahiran otsus pada tahun
2001 adalah sebuah titik balik di mana keluhan-keluhan
penduduk asli Papua mulai dibuka dan diperhatikan.
Otsus diharapkan untuk dapat memberikan tindakan
yang pasti untuk melindungi hak-hak penduduk asli
Papua dan melibatkan mereka secara aktif baik sebagai
penerima manfaat dan pelaku pada perubahan sosial
di Papua. Meskipun demikian, pelaksanaan otsus telah
menghadapi pelbagai tantangan termasuk kurangnya
kepercayaan yang diperlihatkan oleh pemerintah pusat.
Periode paska otsus masih diwarnai dengan adanya
keluhan-keluhan; perdamaian negatif, masalah-masalah
yang berhubungan dengan perwakilan, kebijakankebijakan
yang tidak sesuai dengan kebudayaan lokal,
penggalian sumber daya alam yang tidak seimbang,
pendekatan keamanan, rendahnya tingkat modal sosial,
masyarakat anomie dalam perubahan sosial, polarisasi
yang dapat memicu konflik, dan kesenjangan antar
kelompok masyarakat. Kondisi rumit seperti ini telah
menciptakan penyimpangan-penyimpangan dalam
periode paska otsus yang seharusnya telah dipelajari
oleh badan-badan internasional yang bekerja di Papua.
Ini menunjukkan peran dari setiap para pelaku
perubahan sosial di Papua termasuk di antaranya
masyarakat akar rumput, organisasi masyarakat
madani, pemerintah lokal, perempuan, militer dan
pemerintah pusat, berikut keterlibatan organisasiorganisasi
internasional dengan strategi-strategi
intervensi mereka. Semua organisasi-organisasi pelaku
aktif perubahan baik di tingkat propinsi, nasional atau
internasional harus menghindarkan diri mereka untuk
tidak menjadi organisasi-organisasi “penyelamat”
yang memberikan “cargo cult/kiriman berkat” yang
akan menghalangi promosi martabat orang asli Papua.
Terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk
strategi penanggulangan krisis terpadu sebagai suatu
pengatur untuk melawan penyimpangan di Papua yang
perlu diperhatikan oleh para pelaku perubahan dan
organisasi-organisasi internasional. Organisasi-organisasi
internasional seharusnya mempunyai pengertian yang
mendalam dan kritis mengenai kerumitan dari masalahmasalah
yang ada di Papua dengan ketidakwajarannya
serta mengadaptasi pengertian tersebut ke dalam
strategi-strategi intervensi mereka supaya dapat
membuat pendekatan-pendekatan yang sensitif
terhadap kebudayaan dan konflik. Dengan cara ini
diharapkan bahwa strategi intervensi akan dilaksanakan
dengan cara bermartabat dan memainkan peran penting
dalam membangun keamanan manusia di Papua.
Baca Selengkapnya Klik Disini
Anda Butuh Bantuan Pembuatan Skripsi?Tesis?Disertasi? (Semua Jurusan?) atau Tugas Perkuliahan yang lain? Hub: 085729587732
No comments:
Post a Comment