Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah
HAN adalah Suatu cabang Ilmu Hukum yang relatif baru dan berdiri sendiri namun berkembang pesat seiring dengan kompleksitas permasalahan masyarakat dalam suatu negara hukum modern.
Baca selengkapnya disini
PELAKSANAAN PENGATLTRAN HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH MENURUT UUD 1945
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu persoalan: Bagaimana pelaksanaan pengaturan kekuasaan negara atas tanah sebagaimana diamanatkan UUD 1945? Menurut promovenda, salah satu persoalan mendasar dan mendesak adalah kurang jelas dan tegasnya UUPA dalam menjabarkan pengertian, makna dan substansi hak penguasaan negara atas tanah sehingga mudah disalahtafsirkan.
Baca selengkapnya disini
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Baca selengkapnya disini
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 hal. Pertama, untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap bangunan gedung yang tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan di Kota Makassar. Kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap bangunan gedung yang tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan di Kota Makassar.
Baca selengkapnya disini
ASAS-ASAS PEMERINTAHAN UMUM YANG BAIK
Pergesaran konsepsi Nachwachtersstaat (Negara penjaga malam) ke konsep welfare state membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemrintah. Pada konsepsi Nachwachtersstaat berlaku prinsip staatsonthounding, yaitu pembatasan negara dan pemerintah dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Baca selengkapnya disini
