Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana.
Baca selengkapnya disini
Ada sebuah asas hukum yang berbunyi “No punist without representative” artinya pencantuman norma sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di parlemen, dalam hal ini persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk Undang-Undang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Peraturan Daerah Provisi, Kabupaten/Kota.
Baca selengkapnya disini
Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djoyodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht. Di samping istilah itu, sinonim Hukum Perdata adalah civielrecht dan privatrecht.
Baca selengkapnya disini
Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui pengaturan hukum dan prinsip- prinsip mediasi di pengadilan; 2) mengetahui dukungan pengadilan terhadap mediasi; 3) mengetahui dukungan budaya hukum masyarakat terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
Baca selengkapnya disini
UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PENJAMINAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN LISAN
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum jaminan dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan; dan (2) Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor atas jaminan hak atas tanah yang dilakukan secara lisan.
Baca selengkapnya disini
